Bab 2 Flashcards
(35 cards)
Apa itu hukum
aturan yang mengaturkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan
apa hubungan hukum dan pendiri negara
hukum menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan hukum tertulis
apa pentingnya aturan
- mengatur penyelenggaraan pemerintahan
- menjaga ketertiban
2 jenis konstitusi hukum dasar
1) tertulis: UUD
2) tidak tertulis: konvensi
apa itu UD NRI Tahun 1945
konstitusi resmi Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan dan hak warga negara
apa itu UD NRI Tahun 1945
konstitusi resmi Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan dan hak warga negara
apa itu konstitusi
hukum dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara
contoh negara tanpa UUD tertulis
inggris, kanada, Selandia baru
bagaimana negara tanpa UUD tertulis
ketentuan kenegaraan terkait dengan adat kebiasaan
kapan UUD NRI tahun 1945 ditetapkan
18 Agustus 1945 oleh PPKI
apa saja isi UUD NRI tahun 1945
1) pembukaan: pokok-pokok pikiran
2) hak asasi manusia: melindungi orang dari berbagai kekerasan
3) pembagian kekuasaan: mengatur pembagian kekuasaan di negara
4) kewarganegaraan
5) hak dan kewajiban negara Indonesia
UUD NRI tahun 1945 sudah mengalamai amendemen berapa kali
4 kali
apa itu amandemen
proses perubahan dokumen hukum
tujuan adanya amendemen
menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
(Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR itu apa
lembaga yang berwenang untuk mengamendemen UUD
proses amendemen
kesepakatan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
1) UUD NRI Tahun 1945
2) Ketetapan MPR
3) Undang-undang/peraturan pemerintah
4) peraturan pemerintah
5) peraturan presiden
6) peraturan daerah provinsi
7) peraturan daerah kabupaten/kota
ketetapan mpr
keputusan diambil oleh MPR dan kini lebih terbatas setelah amandemen UUd
undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh DPR
- peraturan diterbitkan pemerintah dalam keadaan mendesak
peraturan pemerintah (PP)
aturan diterapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang
peraturan presiden
menjalankan kebijakan pemerintah
peraturan presiden
menjalankan kebijakan pemerintah
peraturan provinsi
mengatur urusan lokal
peraturan daerah kabupaten/kota
urusan lokal lebih spesifik
