Disiplin Dan Hukum Kedokteran Flashcards
(34 cards)
Yang menentukan ada tidaknya kesalahan pada penerapan disiplin dan menetapkam sanksi
Mkdki
Mkdki bertanggung jawab terhadap
Presiden
TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN
a. MELINDUNGI MASYARAKAT
B.MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
c. MENJAGA KEHORMATAN PROFESI
Sanksi disiplin
Teguran ( peringatan tertulis)
Rekomendasi pencabutan sip, str sementara atau permanen
Permasalahan yang di adukan dalam permasalahan kedisiplinan
Komunikasi
Kompetensi
Penelantaran
Pembiayaan
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
PERMENKES RI NO 755/2011
KOMITE MEDIK adalah
PERANGKAT RS YG NON-STRUKTURAL, UNTUK MENETAPKAN TATA KELOLA KLINIS AGAR MUTU PELAYANAN MEDIS & KESELAMATAN PASIEN TERJAMIN & TERLINDUNGI
Tugas komite medik
MENINGKATKAN PROFESIONALISME STAF MEDIS
Sub komite medik
• KREDENSIAL
• MUTU PROFESI
KEWAJIBAN MORAL DOKTER diatur oleh
KODEKI 2012
Kewajiban moral dokter yaitu
• KEWAJIBAN UMUM
• KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN
• KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT
• KEWAJIBAN UNTUK DIRI SENDIR
HAK PASIEN yaitu
- Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuqi dengan standar profesi kedokteran
- Memperoleh penjelasan diagnosis dan terapi yang direncanakan oleh dokter
- Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan
- Dirujuk kepada dr spesialis jika diperlukan
Kewajiban pasien
Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter
Memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada dokter
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
Yakin pada dokter dan yakin bakal sembuh
Menandatangani surat ptm
HAK DOKTER
- HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PROFESINYA.
- HAK UNTUK MENOLAK KEINGINAN PASIEN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
- HAK ATAS INFORMASI YANG LENGKAP DAN JUJUR DARI PASIEN TENTANG KELUHAN YANG DIDERITA.
- HAK ATAS IMBALAN JASA DARI PELAYANANAN KESEHATAN YANG TELAH DIBERIKAN.
- HAK UNTUK MENGAKHIRI HUBUNGAN DENGAN PASIEN JIKA PASIEN TIDAK MAU MENURUTI NASIHAT YANG DIBERIKANNYA
- HAK ATAS ITIKAD BAIK DARI PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK.
- HAK UNTUK DIPERLAKUKAN ADIL DAN JUJUR.
- HAK ATAS PRIVACY.
KEWAJIBAN DOKTER
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI
- KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN,
- KEWAJIABAN UTNUK MEMBERIKAN INFORMASI PADA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA TENTANG TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DAN RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI AKIBAT TINDAKAN MEDIS TERSEBUT.
- KEWAJIBAN UNTUK MERUJUK PASIEN UNTUK BEROBAT KE DOKTER LAIN YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN/KEMAMPUAN YANG LEBIH BAIK,
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN DALAM KEADAAN DARURAT
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT REKAM MEDIS YANg baik
- KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUJUAN ILMU KEDOKTERAN, TERMASUK KEWAJIBAN UNTUK SECARA TERUS-MENERUS MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN DI BIDANG ILMU KEDOKTERAN.
- KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRINSIP KESEIMBANGAN.
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya
UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, pasal 58
menjamin hak pasien untuk mengajukan gugatan kepada tenaga kesehatan atau rumah sakit atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata maupun pidana.
UU RI No. 44/2009 tentang RS, pasal 32 butir q
Kasus tentang etika
Idi > mkek
Kasus kedisiplinan
mkdki
Bila terjadi sengketa medis:
Terlapor tenaga kesehatan (dokter, perawat,
bidan, dll) melapor ke
Organisasi profesi cth idi pada dokter, kemudian melakukan audit medik, pada idi melalui mkek. Bila tidak terjadi kesalahan maka melakukan pembelaan.
Jika terjadi kelalaian, maka melakukan mediasi sesuai dengan (UU RI
36/2009)
Bila terjadi sengketa medis pada fasilitas kesehatan (RS, Klinik dll) melapor ke
Lembaga yang menaungi nya cth : arsda, persi. Kemudian melakukan audit medik pada fasilitas kesehatan melalui komite medik rs yang bersangkutan. Bila tidak terjadi kesalahan melakukan pembelaan.
Jika terjadi kelalaian melakukan mediasi sesuai (UU RI
36/2009)
Yang dapat menjadi mediator sengketa medis:
▪ Organisasi profesi spt IDI, IBI, PPNI dll
▪ Assosiasi RS spt Arsda, Persi dll
▪ Panitera pengadilan
▪ Lembaga hukum
▪ Penjabat struktural
▪ Tokoh masyarakat dll
Penyelesaian sengketa medis
Non litugasi > melalui musyawarah atau secara kekeluargaan
Peradilan profesi> etik (mkek), disiplin (mkdki).
Litigasi > gugatan perdata, tuntutan pidana
Etika, disiplin, hukum kesehatan diatur oleh
Etika diatur oleh kodeki
Disiplin diatur oleh kki
Hukum kesehatan diatur oleh undang undang