peraturan bkn 20 4hn 2019 - perisalah legislatif

Question 1

Aturan dasar ttg perisalah legislatif

Answer 1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Pasal 47

Question 2

Aturan dasar lainnya

Answer 2

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Perpres Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
4. Peraturan Kepala BKN Nomor19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
5. Peraturan MenpanRB Nomor 26 Tahun 2017 tentang
   Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Question 3

Kegiatan Risalah Legislatif

Answer 3

kegiatan yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif

Question 4

Kedudukan

Answer 4

sebagai pelaksana teknis di bidang risalah legislatif pada Setjen dan Badan Keahlian DDPR RI, Setjen MPR RI, Setjen DPD RI, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPR Aceh, Sekretariat DPR Papua, Sekretariat DPR Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPR Kabupaten/Kota di Aceh

Question 5

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 5

jabatan fungsional kategori keahlian

Question 6

Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 6

a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama;
b. Perisalah Legislatif Ahli Muda;
c. Perisalah Legislatif Ahli Madya

Question 7

Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 7

melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang
meliputi:
* penyusunan risalah rapat,
* penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat
* penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat
* pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

Question 8

Unsur Utama kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 8

1. pendidikan;
2. penyusunan risalah rapat legislatif;
3. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat legislatif;
4. penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat legislatif;
5. pengembangan sistem risalah rapat legislatif
6. pengembangan profesi

Question 9

Sub Unsur Utama: Pendidikan

Answer 9

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang risalah legislatif serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
3. diklat Prajabatan;

Question 10

Sub Unsur Utama: penyusunan risalah legislatif

Answer 10

1. penyusunan risalah rapat sementara;
2. penyusunan risalah rapat;
3. validasi risalah rapat; dan
4. otentifikasi risalah rapat;

Question 11

Sub Unsur Utama: penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat
legislatif

Answer 11

1. penyusunan catatan rapat;
2. penyusunan laporan singkat; dan
3. penyusunan himpunan risalah;

Question 12

Sub Unsur Utama: penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat legislatif

Answer 12

1. penyusunan analisis himpunan risalah rapat;
2. penyusunan anotasi himpunan risalah rapat; dan
3. validasi anotasi himpunan risalah rapat;

Question 13

Sub Unsur Utama: pengembangan sistem risalah rapat legislatif

Answer 13

1. pembuatan e-risalah;
2. pembuatan database risalah;
3. publikasi e-risalah; dan
4. pengkajian dan pengembangan sistem;

Question 14

Sub Unsur Utama: pengembangan profesi

Answer 14

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang risalah legislatif;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang risalah legislatif;
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang risalah legislatif

Question 15

Unsur Penunjang

Answer 15

• pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang risalah legislatif;
• peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang risalah legislatif;
• keanggotaan dalam organisasi profesi;
• keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;
• keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum, modul, bahan ajar, bimbingan teknis, dan/atau manajerial di bidang risalah legislatif;
• perolehan penghargaan atau tanda jasa
• perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya;

Question 16

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(1)

Answer 16

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;
2. melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;

Question 17

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(2)

Answer 17

4. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, berdasarkan:
   * jumlah halaman risalah rapat <= 50
   * jumlah halaman risalah rapat 51-100
   * jumlah halaman risalah rapat 101-150
   * jumlah halaman risalah rapat 151-200
   * jumlah halaman risalah rapat > 200
5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing, berdasarkan:
6. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah

Question 18

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(3)

Answer 18

7. menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi;
8. melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi: a) bulanan; b) triwulan; c) semester; dan d) tahunan;

Question 19

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(4)

Answer 19

10. melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
11. menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
12. melakukan pembuatan e-risalah: a) risalah rapat sementara; b) risalah rapat resmi; c) risalah rapat yang sudah divalidasi; d) catatan rapat; e) laporan singkat; dan f) himpunan risalah rapat;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan
    e-risalahyang meliputi: a) bulanan; b) triwulan; c) semester; dan d) tahunan;
14. menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah;
15. menginventarisir dokumen softcopy e-risalah;

Question 20

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(5)

Answer 20

16. membuat sistem database informasi risalah;
17. melakukan pemasukkan e-risalah ke dalam database sistem informasi risalah: a) risalah rapat sementara; b) risalah rapat resmi; c) risalah rapat yang sudah divalidasi; d) catatan rapat; e) laporan singkat; dan f) himpunan risalah rapat;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi: a) bulanan; b) triwulan; c) semester; dan d) tahunan;
19. melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan;
20. menginventarisir e-risalahyang akan dipublikasi;

Question 21

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(6)

Answer 21

21. menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan;
22. melakukan publikasi dalam jaringan
    intranet/internet: a) risalah rapat sementara; b) risalah rapat resmi; c) risalah rapat yang sudah divalidasi; d) catatan rapat; e) laporan singkat; dan f) himpunan risalah rapat; dan
23. menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e risalah dalam jaringan intranet/internet yang meliputi: a) bulanan; b) triwulan; c) semester; dan d) tahunan

Question 22

Hasil kerja tugas Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(1)

Answer 22

1. laporan rekapitulasi rapat;
2. laporan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
3. laporan pemeriksaan hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;
4. dokumen risalah rapat sementara berbahasa
   Indonesia;
5. dokumen risalah rapat sementara berbahasa asing;
6. dokumen risalah rapat sementara berbahasa daerah;
7. berita acara penyerahan risalah rapat sementara;
8. dokumen konsep risalah rapat yang sudah diperbaiki;
9. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per bulan;
10. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per triwulan;
11. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per semester;
12. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per tahun;
13. kertas kerja pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
14. daftar inventaris dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;
15. laporan pembuatan e-risalahrapat sementara;

Question 23

Hasil kerja tugas Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(2)

Answer 23

16. laporan pembuatan e-risalah rapat resmi;
17. laporan pembuatan e-risalah rapat yang sudah divalidasi;
18. laporan pembuatan e-risalah catatan rapat;
19. laporan pembuatan e-risalah laporan singkat;
20. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper bulan;
21. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper triwulan;
22. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalah per semester;
23. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper tahun;
24. laporan hasil telaahan kumpulan dokumen softcopy erisalah;
25. daftar inventaris dokumen softcopy e-risalah;
26. dokumen kajian sistem database informasi risalah;
27. laporan pemasukkan e-risalah rapat sementara ke dalam database sistem informasi risalah;
28. laporan pemasukkan e-risalah rapat resmi ke dalam database sistem informasi risalah;
29. laporan pemasukkan e-risalah rapat yang sudah divalidasi ke dalam database sistem informasi risalah;
30. laporan pemasukkan e-risalah catatan rapat ke dalam database sistem informasi risalah;
31. laporan pemasukkan e-risalah laporan singkat ke dalam database sistem informasi risalah;
32. laporan pemasukkan e-risalah himpunan risalah rapat ke dalam database sistem informasi risalah;

Question 24

Hasil kerja tugas Perisalah Legislatif Ahli Pertama
(3)

Answer 24

33. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran database risalah per bulan;
34. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran database risalah per triwulan;
35. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran database risalah per semester;
36. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran database risalah per tahun;
37. kertas kerja kegiatan pengumpulan e-risalah yang akan dipublikasikan;
38. daftar inventaris e-risalah yang akan dipublikasikan;
39. laporan hasil telaahan e-risalah yang akan dipublikasikan;
40. kertas kerja publikasi risalah rapat sementara dalam jaringan intranet/internet;
41. kertas kerja publikasi risalah rapat resmi dalam jaringan intranet/internet;
42. kertas kerja publikasi risalah rapat yang sudah divalidasi dalam jaringan intranet/internet;
43. kertas kerja publikasi catatan rapat dalam jaringan intranet/internet;
44. kertas kerja publikasi laporan singkat dalam jaringan intranet/internet;
45. kertas kerja publikasi himpunan risalah rapat dalam jaringan intranet/internet;
46. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan intranet/internet per bulan;
47. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan intranet/internet per triwulan;
48. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan intranet/internet per semester; dan
49. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan intranet/internet per tahun.

Question 25

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan | Pasal 9

Answer 25

Perisalah Legislatif yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Question 26

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan

Answer 26

1. Kredit 80% untuk tugas di atas pangkatnya 2. Kredit 100% untuk tugas di bawah pangkatnya

Question 27

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 27

dilakukan melalui: 1. pengangkatan pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian (inpassing); dan 4. promosi.

Question 28

Pengangkatan pertama

Answer 28

* melalui CPNS * mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina, paling lama 1 (satu) tahun * paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang risalah legislatif.

Question 29

Melalui Perpindahan

Answer 29

* memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun; * nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; * usia max. 53, maks 55 (madya) * angka kredit ipk +65% diklat, ujian etc

Question 30

Kompetensi Perisalah Legislatif

Answer 30

1. Kompetensi Teknis; 2. Kompetensi Manajerial; dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

Question 31

Kompetensi Manajerial

Answer 31

terkait memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi: * lntegritas * Kerja sama * Komunikasi * Orientasi pada Hasil * Pelayanan Publik * Pengembangan Diri dan Orang Lain * Mengelola Perubahan * Pengambilan Keputusan

Question 32

Kompetensi Sosial Kultural

Answer 32

terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, meliputi: * Perekat Bangsa

Question 33

Kompetensi Teknis

Answer 33

berkaitan dengan bidang teknis jabatan: * Pengelolaan Transkrip * Pembuatan Risala * Penyusunan Himpunan Risalah Rapat * Penyusunan Anotasi Himpunan Risalah Rapat * Penyusunan Catatan Rapat * Penyusunan Laporan Singkat * Pengelolaan Data Base Informasi Risalah

Question 34

PENILAIAN KINERJA

Answer 34

1. Perisalah Legislatif wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan 2. SKP Perisalah Legislatif disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. 3. SKP diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit. 4. SKP harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung

Question 35

Penilaian kinerja

Answer 35

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS

Question 36

Penilaian kinerja

Answer 36

* dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan * ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit/thn * angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang (12,5 ahli pertama; 25 ahli muda; 37,5 madya) * jumlah kredit terendah yg harus dicapai: paling rendah 80% dari unsur utama dan paling tinggi 20% dari unsur penunjang * Perisalah Legislatif Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi wajib mengumpulkan paling sedikit 20 angka kredit dari kegiatan penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah, pengembangan sistem risalah, dan pengembangan profesi. * Perisalah Legislatif yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis: 2 maka 60:40; 3 maka 50:25:25; 4 maka 40:20:20:20

Question 37

Tim Penilai

Answer 37

* Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (ahli pertama & muda) * Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama * Sekretaris Jenderal DPR (madya) * terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi risalah, unsur kepegawaian dan organisasi, serta Perisalah Legislatif, min 3 org (2 org perisalah) * Syarat: mnduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

Question 38

Penetapan kebutuhan PNS

Answer 38

dihitung berdasarkan beban kerja: * jumlah alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan; * jumlah rapat; * jenis rapat; dan * volume waktu rapat

Question 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Answer 39

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Question 40

Instansi Pembina

Answer 40

* pengelola Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas danprofesionalitas jabatan