Q&A Seputar pasal pasal di uud nri Flashcards
(108 cards)
1
Q
Apa bentuk negara Indonesia?
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (Pasal 1 ayat 1)
2
Q
Di tangan siapa kedaulatan berada?
A
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. (Pasal 1 ayat 2)
3
Q
Bagaimana status Indonesia sebagai negara hukum?
A
Indonesia adalah negara hukum. (Pasal 1 ayat 3)
4
Q
Apa komposisi keanggotaan MPR?
A
MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. (Pasal 2 ayat 1)
5
Q
Berapa kali MPR harus bersidang dalam satu periode?
A
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. (Pasal 2 ayat 2)
6
Q
Bagaimana MPR membuat keputusan?
A
Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. (Pasal 2 ayat 3)
7
Q
Apa kewenangan MPR?
A
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. (Pasal 3 ayat 1)
8
Q
Apa peran MPR dalam pelantikan Presiden?
A
MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Pasal 3 ayat 2)
9
Q
Bagaimana MPR dapat memberhentikan Presiden/Wapres?
A
MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD. (Pasal 3 ayat 3)
10
Q
Siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia?
A
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. (Pasal 4 ayat 1)
11
Q
Siapa yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya?
A
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (Pasal 4 ayat 2)
12
Q
Apa hak Presiden terkait rancangan undang-undang?
A
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. (Pasal 5 ayat 1)
13
Q
Apa yang bisa Presiden tetapkan untuk menjalankan undang-undang?
A
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang. (Pasal 5 ayat 2)
14
Q
Apa syarat utama calon Presiden dan Wakil Presiden?
A
Calon Presiden/Wapres harus WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. (Pasal 6 ayat 1)
15
Q
Bagaimana cara pemilihan Presiden dan Wapres?
A
Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A ayat 1)
16
Q
Berapa lama masa jabatan Presiden dan Wapres?
A
Masa jabatan Presiden dan Wapres adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. (Pasal 7)
17
Q
Apa syarat untuk memberhentikan Presiden atau Wapres?
A
Presiden/Wapres dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres. (Pasal 7A)
18
Q
Apa mekanisme untuk memberhentikan Presiden/Wapres?
A
Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR dengan terlebih dahulu mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. (Pasal 7B ayat 1)
19
Q
Apa kewenangan Presiden dalam hubungan luar negeri?
A
Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain dengan pertimbangan DPR. (Pasal 13 ayat 1-3)
20
Q
Siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata?
A
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
21
Q
Apa kewenangan Presiden terkait grasi dan amnesti?
A
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. (Pasal 14)
22
Q
Apa fungsi Dewan Pertimbangan yang dibentuk Presiden?
A
Dewan Pertimbangan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. (Pasal 16)
23
Q
Apakah Dewan Pertimbangan Agung masih ada?
A
Dewan Pertimbangan Agung telah dihapus. (Perubahan IV, 10 Agustus 2002)
24
Q
Apa tugas menteri dalam pemerintahan?
A
Menteri-menteri negara membantu Presiden dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (Pasal 17)
25
Bagaimana pembagian wilayah pemerintahan Indonesia?
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap wilayah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. (Pasal 18 ayat 1)
26
Bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah?
Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Pasal 18 ayat 2)
27
Siapa yang memimpin pemerintahan daerah?
Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. (Pasal 18 ayat 4)
28
Bagaimana hubungan kewenangan antara pusat dan daerah?
Hubungan wewenang antara pusat dan daerah diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (Pasal 18A ayat 1)
29
Apakah negara mengakui hak masyarakat adat?
Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI. (Pasal 18B ayat 2)
30
Siapa yang dapat menjadi anggota DPR?
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat 1)
31
Siapa yang memegang kekuasaan membentuk UU?
DPR memegang kekuasaan untuk membentuk UU. (Pasal 20 ayat 1)
32
Apa hak DPR dalam menjalankan fungsinya?
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR juga memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. (Pasal 20A ayat 1)
33
Apakah anggota DPR berhak mengajukan RUU?
Ya, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (Pasal 21)
34
Apa wewenang Presiden dalam keadaan genting?
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan genting. (Pasal 22)
35
Bagaimana pemilihan anggota DPD dilakukan?
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. (Pasal 22C ayat 1)
36
Apa fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?
DPD berwenang mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah dan keuangan pusat-daerah. (Pasal 22D ayat 1-3)
37
Bagaimana pemilihan umum diselenggarakan?
Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wapres, dan DPRD. (Pasal 22E ayat 1-2)
38
Kapan dan apa peran APBN dalam pengelolaan keuangan negara?
APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka untuk kemakmuran rakyat. (Pasal 23 ayat 1)
39
Siapa yang berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 23E ayat 1)
40
Apa wewenang Mahkamah Agung?
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. (Pasal 24A ayat 1)
41
Apa fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)?
MK berwenang menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu. (Pasal 24C ayat 1)
42
Bagaimana negara Indonesia mendefinisikan wilayahnya?
NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya diatur dengan UU. (Pasal 25A)
43
Siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia?
Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan dengan UU. (Pasal 26 ayat 1)
44
Apa hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan?
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjungnya. (Pasal 27 ayat 1)
45
Apa hak setiap orang dalam membentuk keluarga?
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (Pasal 28B ayat 1)
46
Apa hak dasar setiap orang terkait kehidupan dan perkembangan?
Setiap orang berhak hidup, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. (Pasal 28B ayat 2)
47
Apa hak dasar terkait kebebasan beragama?
Setiap orang bebas memeluk agama, beribadat, dan menyatakan kepercayaan sesuai keyakinannya. (Pasal 28E ayat 1)
48
Apa tanggung jawab negara dalam menegakkan HAM?
Negara bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM sesuai hukum. (Pasal 28I ayat 4)
49
Apa dasar negara Indonesia?
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 29 ayat 1)
50
Apa jaminan negara terkait kebebasan beragama?
Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai kepercayaannya. (Pasal 29 ayat 2)
51
Apa hak dan kewajiban warga negara terkait pertahanan dan keamanan?
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (Pasal 30 ayat 1)
52
Siapa yang bertugas dalam sistem pertahanan dan keamanan negara?
TNI dan Polri adalah kekuatan utama, sementara rakyat adalah kekuatan pendukung. (Pasal 30 ayat 2)
53
Apa tugas utama TNI?
TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. (Pasal 30 ayat 3)
54
Apa tugas utama Polri?
Polri bertugas menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (Pasal 30 ayat 4)
55
Apa hak warga negara terkait pendidikan?
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (Pasal 31 ayat 1)
56
Apa kewajiban warga negara terkait pendidikan dasar?
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Pasal 31 ayat 2)
57
Apa yang menjadi prioritas anggaran pendidikan?
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. (Pasal 31 ayat 4)
58
Apa hak masyarakat terkait kebudayaan?
Negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya. (Pasal 32 ayat 1)
59
Bagaimana perekonomian nasional diatur?
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Pasal 33 ayat 1)
60
Apa yang dikuasai negara terkait kekayaan alam?
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 33 ayat 3)
61
Apa tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar?
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (Pasal 34 ayat 1)
62
Apa sistem jaminan sosial yang dikembangkan negara?
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. (Pasal 34 ayat 2)
63
Apa lambang negara Indonesia?
Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". (Pasal 36A)
64
Apa lagu kebangsaan Indonesia?
Lagu Kebangsaan Indonesia adalah "Indonesia Raya". (Pasal 36B)
65
Apa batasan perubahan terhadap UUD?
Usul perubahan UUD harus diajukan oleh 1/3 anggota MPR dan keputusan perubahan dilakukan dengan persetujuan 2/3 anggota yang hadir. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. (Pasal 37)
66
Apa aturan terkait lembaga negara sebelum perubahan UUD diterapkan?
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD yang telah diubah. (Aturan Peralihan, Pasal II)
67
Apa tugas MPR setelah perubahan UUD?
MPR ditugasi untuk meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diputuskan pada sidang MPR tahun 2003. (Aturan Tambahan, Pasal I)
68
Apa itu asas ius soli?
Asas ius soli adalah prinsip kewarganegaraan yang didasarkan pada tempat kelahiran. Seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat dia dilahirkan, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya.
69
Apa itu asas ius sanguinis?
Asas ius sanguinis adalah prinsip kewarganegaraan yang didasarkan pada garis keturunan atau darah. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat lahir.
70
Apakah Indonesia menganut asas ius soli?
Indonesia menerapkan ius soli secara terbatas. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya, atau tanpa kewarganegaraan, atau anak yang ditemukan di wilayah Indonesia, dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia.
71
Apakah Indonesia menganut asas ius sanguinis?
Ya, Indonesia menganut asas ius sanguinis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia (WNI) di luar atau di dalam wilayah Indonesia tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas ius sanguinis.
72
Bagaimana penerapan asas ius soli dan ius sanguinis di Indonesia?
Indonesia menerapkan ius sanguinis sebagai asas utama, artinya kewarganegaraan seseorang terutama ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Namun, ius soli diterapkan secara terbatas, seperti dalam kasus anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui status kewarganegaraannya
73
Apakah ada pengecualian untuk asas ius sanguinis?
Ya, ada beberapa pengecualian dalam penerapan asas ius sanguinis, seperti dalam kasus anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, dimana pengaturan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Anak dari perkawinan campuran bisa memilih kewarganegaraan tertentu sesuai syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
74
Apa itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. (Pasal 23E ayat 1)
75
Apa tujuan utama BPK?
Tujuan utama BPK adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan, dan bertanggung jawab.
76
Kepada siapa BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya?
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 23E ayat 2)
77
Bagaimana hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti?
Hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Pasal 23E ayat 3)
78
Siapa yang memilih anggota BPK?
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan diresmikan oleh Presiden. (Pasal 23F ayat 1)
79
Bagaimana pimpinan BPK dipilih?
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK itu sendiri. (Pasal 23F ayat 2)
80
Dimana BPK berkedudukan?
BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. (Pasal 23G ayat 1)
81
Apakah BPK memiliki perwakilan di seluruh Indonesia?
Apakah BPK memiliki perwakilan di seluruh Indonesia?
82
Bagaimana ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur?
Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang yang menjelaskan detail fungsi, wewenang, dan operasional BPK. (Pasal 23G ayat 2)
83
Kapan perubahan terkait BPK mulai berlaku?
Perubahan terkait BPK mulai berlaku pada 9 November 2001, sebagaimana tertuang dalam Perubahan III UUD 1945.
84
Apa fungsi Kementerian Negara?
Kementerian Negara membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. (Pasal 17 ayat 1)
85
Siapa yang mengangkat dan memberhentikan Menteri?
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 ayat 2)
86
Bagaimana tugas Kementerian diatur?
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Pasal 17 ayat 3)
87
Bagaimana pembentukan dan perubahan Kementerian diatur?
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian diatur dengan undang-undang. (Pasal 17 ayat 4)
88
Bagaimana anggota DPR dipilih?
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat 1)
89
Apa fungsi utama DPR
DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang undang (Pasal 20 ayat 1)
90
Bagaimana proses pengesahan RUU menjadi UU?
RUU dibahas dan disetujui bersama oleh presiden. jika disetujui bersama, RUU disahkan menjadi UU (Pasal 20 ayat 2-4)
91
Apakah yang dimaksud dengan fungsi pengawasan DPR?
DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. (Pasal 20A ayat 1-3)
92
Bagaimana anggota DPD dipilih?
Anggota DPD dipilih melalui pemilhan umum dari setiap provinsi (Pasal 22c ayat 1)
93
Apa Peran utama DPD
DPD Berwenang mengajukan rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat - daerah, dan pengelolaan sumberdaya alam
94
Apakah DPD ikut membahas undang-undang?
Ya, DPD ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan memberikan pertimbangan terkait dengan UU pajak, pendidikan dan agama.(Pasal 22d ayat 3)
95
Bagaimana APBN ditetapkan
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, berdasarkan pembahasan bersama antara presiden dan DPR.(Pasal 23 ayat 12)
96
Apa yang terjadi apabila APBN tidak disetujui oleh DPR?
Jika DPR tidak menyetujui APBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah akan menggunakan apbn tahun sebelumnya. (Pasal 23 ayat 3)
97
Bagaimana pajak dan pungutan lain diatur?
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. (Pasal 23a)
98
Siapa yang mengatur keuangan negara?
Keuangan negara dikelola oleh pemerintah, namun diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (Pasal 23E-23F)
99
Apa dasar hukum pembagian wilayah indonesia kedalam beberapa tingkat daerah?
Berdasarkan Pasal 18 (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
100
Bagaimana prinsip otonomi daerah diatur?
Menurut Pasal 18 (2) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
101
Bagaimana kedudukan DPRD dalam sistem Pemerintahan daerah?
Berdasarkan Pasal 18 (3) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
102
Bagaimana kepala daerah dipilih?
Menurut Pasal 18 (4) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
103
Apa saja yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam otonomi daerah?
Berdasarkan Pasal 18 (5) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat.
104
Apakah pemerintah daerah dapat membuat peraturan sendiri ?
Menurut Pasal 18 (6) UUD 1945 Amandemen Ke-4, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
105
Bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur?
Berdasarkan Pasal 18A (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4, hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi, kabupaten, kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
106
Bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur?
Menurut Pasal 18A (2) UUD 1945 Amandemen Ke-4, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
107
Apakah pemerintah pusat mengakui kesatuan masyarakat hukum adat?
Berdasarkan Pasal 18B (2) UUD 1945 Amandemen Ke-4, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
108
Apakah negara mengakui daerah dengan status khusus atau istimewa?
Menurut Pasal 18B (1) UUD 1945 Amandemen Ke-4, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
