Dokumen Penting

Question 1

UU 12/2011

Answer 1

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Question 2

UU 12/2011 pasal 7 ayat 1

Answer 2

hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Question 3

TAP MPR no. II/MPR/1978

Answer 3

P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetya Pancakarsa

Question 4

Perpres No. 54 Tahun 2017

Answer 4

Pembentukan UKP-PIP

Question 5

Perpres No. 7 Tahun 2018

Answer 5

Pembentukan BPIP

Question 6

Dekret Presiden 5 Juli 1959

Answer 6

Oleh Soekarno, tentang :

1. pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955
2. UUDS 1950 –> UUD 1945

Question 7

Tap MPR No. III/MPRS/1963

Answer 7

pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Question 8

PP No. 66/1951

Answer 8

penetapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi NKRI

Question 9

UU No. 23/2003

Answer 9

Pemilu

Question 10

Tap MPR No. XVII/MPR/1998

Answer 10

HAM

Question 11

Tap MPR No. XVIII/MPR/1998

Answer 11

pencabutan TAP MPR no. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa

Question 12

UU No. 39/1999

Answer 12

HAM

Question 13

UU No. 26/2000

Answer 13

Pengadilan HAM

Question 14

UU No. 2/2002

Answer 14

Tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM

Question 15

PP No. 3/2003

Answer 15

kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM

Question 16

UU No. 39/1999 Pasal 75

Answer 16

Pembentukan Komnas HAM

Question 17

Dekret 5 Juli 1959

Answer 17

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) secepat-cepatnya

Question 18

Bagaimana keadaan politik Indonesia sejak diakuinya kemerdekaan Indonesia pada 1949 hingga 1960? Persoalan apa saja yang muncul?

Answer 18

1. hubungan pusat-daerah kurang harmonis
2. persaingan ideologi
3. pemberontakan di daerah

Question 19

Mengapa hubungan pusat dan daerah pada masa 1949-1960 di Indonesia kurang harmonis? Seberapa parah?

Answer 19

karena masalah otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akibatnya, pada 1956, beberapa panglima militer di beberapa daerah membentuk dewan-dewan yg ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat.

Question 20

Tap MPR No. VI/2000

Answer 20

Pemisahan TNI dan Polri

Question 21

UU no. 48/2009

Answer 21

kekuasaan kehakiman : kekuasaan yg merdeka yg dijalankan oleh MK dan MA (dan badan peradilan dibawahnya, yg meliputi lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan TUN).

Question 22

UU no. 12/2006

Answer 22

Kewarganegaraan Republik Indonesia